Dana Transfer Pusat Berkurang, Sumsel Optimalkan Pendapatan Daerah

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menghadapi tekanan fiskal pada 2026.

Dana transfer dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah mengalami penurunan hampir Rp2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Yossi Hervandi mengatakan, pagu dana transfer yang diterima Sumsel pada 2026 hanya sekitar Rp3,3 triliun.

Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar Rp5,2 triliun.

“Pada 2026 kita dapat dana transfer pusat sebesar Rp3,3 triliun. Itu menurun dari tahun 2025 Rp5,2 triliun,” kata Yossi, Kamis (20/8/2026).

Penurunan transfer tersebut membuat ruang fiskal Pemprov Sumsel menjadi lebih terbatas.

Pemerintah daerah pun harus lebih selektif dalam menentukan belanja agar program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga: 3 Pelajar Jadi Tersangka Kekerasan, Disdik Sumsel Belum Sanksi Sekolah

Tekanan fiskal Sumsel semakin terasa karena masih adanya dana bagi hasil (DBH) kurang bayar dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2023-2024.

Nilainya mencapai hampir Rp1 triliun. Namun, hingga kini baru sekitar Rp18 miliar yang telah dibayarkan.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp995 miliar DBH yang belum diterima Sumsel.

“Untuk DBH kurang bayar 2023-2024 saja hampir Rp1 triliun, baru dibayarkan Rp18 miliar. Masih Rp995 miliar lagi,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Sumsel tidak ingin sekadar mengejar tingginya persentase penyerapan anggaran. Menurut Yossi, dalam situasi fiskal yang terbatas, kualitas belanja justru menjadi perhatian utama.

“Untuk serapan, kita bukan mengejar serapan di saat kondisi sedang defisit anggaran. Jadi bukan hanya persentase serapan yang dilihat, tetapi gubernur menerapkan untuk mengutamakan kualitas, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Meski menghadapi penurunan transfer, program pemerintah tetap berjalan. Sejumlah kebutuhan utama masih menjadi prioritas, mulai dari belanja pegawai, pembangunan infrastruktur dasar hingga pelayanan publik.

Realisasi belanja Pemprov Sumsel hingga saat ini juga telah mencapai sekitar 55 persen.

Artinya, pemerintah daerah tetap menjalankan program yang telah direncanakan, namun dengan prinsip efisiensi dan selektivitas anggaran.

Di sisi lain, berkurangnya dana transfer pusat dinilai menjadi momentum bagi Sumsel untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Yossi mengatakan, pemerintah daerah harus semakin mampu mengandalkan sumber pendapatan sendiri ketika porsi transfer dari pusat berkurang.

“Karena dana transfer pusat dipotong, akibatnya dipaksa mandiri secara fiskal karena dikurangi dari pusat, maka mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Yossi menyebut PAD yang dimiliki Pemprov Sumsel saat ini telah berada di atas nilai dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

“Kalau PAD Pemprov sudah lebih besar dari dana transfer dari pusat. Secara fiskal mandiri,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti persoalan fiskal Sumsel sepenuhnya selesai. Sebagai daerah dengan sumber daya alam yang besar, Sumsel masih bergantung pada mekanisme pembagian dana dari pemerintah pusat.

Besaran transfer tersebut ditentukan berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata Yossi, tidak mengetahui secara rinci seluruh perhitungan yang menjadi dasar penetapan nilai transfer.

“Ini yang menentukan hitung-hitungannya pusat, kita juga tidak mengetahui seperti apa perhitungannya. Jadi kita hanya menerima. Meskipun kita kaya akan sumber daya alam,” pungkasnya.