1.987 PPPK Paruh Waktu Palembang Menanti Kepastian, Pemkot Akui Belum Terima Juknis

AKURAT.CO SUMSEL Kabar peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai menjadi perhatian para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan.

Namun, hingga Kamis (12/11/2026), Pemkot Palembang belum dapat memastikan kapan dan bagaimana proses pengalihan status tersebut dilakukan. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri, menyebut terdapat 1.987 pegawai PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Palembang.

"Pegawai PPPK paruh waktu Pemkot Palembang ada 1.987 orang," ujar Adi, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: MPR Siapkan Proses Pengganti Gibran, Presiden Prabowo Diminta Ajukan Dua Nama

Adi mengatakan, pihaknya masih menunggu kejelasan aturan dari pemerintah pusat, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pegawai untuk mendapatkan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu.

Menurutnya, proses pengusulan belum bisa dipastikan sebelum ada regulasi tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sampai hari ini belum ada (aturan jelas)," katanya.

Dengan belum diterbitkannya juknis, Pemkot Palembang belum dapat menyampaikan kepastian mengenai mekanisme maupun tahapan pengalihan status bagi ribuan pegawai tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat menyampaikan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut disebut mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan teknis agar pemerintah daerah memiliki pedoman dalam mengusulkan pegawai yang memenuhi ketentuan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut positif rencana peningkatan status PPPK paruh waktu tersebut. Namun, ia mengakui pemerintah kota belum menerima surat resmi yang menjelaskan mekanisme pelaksanaannya.

Pemkot Palembang, kata dia, masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis," kata Ratu Dewa pada 10 November 2026.

Dengan demikian, nasib 1.987 PPPK paruh waktu di Palembang masih menunggu kejelasan kebijakan. Kepastian mengenai siapa saja yang dapat diusulkan menjadi PPPK penuh waktu baru bisa diketahui setelah aturan resmi diterbitkan.