Lantik 154 Pejabat, Gubernur Sumsel Herman Deru Tegaskan Tak Ada Jabatan Basah dan Kering

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, secara resmi melantik 154 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (15/1/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Putri Kembang Dadar, BPSDMD Provinsi Sumsel tersebut menyasar posisi pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga pengawas.

Dalam prosesi tersebut, sejumlah posisi strategis yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) kini telah memiliki pejabat definitif. Di antaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa penunjukan para pejabat tersebut didasarkan sepenuhnya pada evaluasi rekam jejak dan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan personal. Ia menekankan bahwa penguatan sistem merit menjadi pondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional.

Baca Juga: Uang Rp12,3 Juta di Rekening di Bank Mendadak Raib, Gadis di Palembang Menangis Sambangi Polrestabes

“Pelantikan hari ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja. Ini bukan hadiah politik atau berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Saya bahkan hanya mengenal sebagian kecil dari Anda, sisanya terpilih murni karena prestasi kerja,” tegas Herman Deru.

Gubernur juga memberikan peringatan keras untuk menghapus stigma jabatan “basah” dan “kering” di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, paradigma lama tersebut tidak lagi relevan dalam birokrasi modern yang menuntut efektivitas pelayanan publik.

“Tidak ada istilah jabatan basah atau kering. Semua posisi punya nilai strategis jika pejabatnya mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Saya tidak lagi melihat proses panjang yang administratif, melainkan hasil akhir atau output yang terukur,” ujarnya.

Menutup arahannya, Herman Deru meminta seluruh pejabat baru untuk segera beradaptasi dan mempercepat akselerasi program pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan disiplin mental merupakan kunci utama dalam menjaga amanah jabatan.

“Setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jika dijalankan dengan penuh integritas, kualitas pelayanan publik kita akan meningkat dan manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan,” pungkasnya.