Pembangunan Tol Palembang–Betung Terkendala Sengketa Lahan, Gubernur Minta Dipercepat

AKURAT.CO SUMSEL Progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Selatan, kembali mengalami hambatan serius.

Masalah utama yang mengganjal penyelesaian proyek ini adalah tumpang tindih klaim kepemilikan lahan pada sebagian trase jalan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa konstruksi jalan tol tersebut sejatinya bisa selesai lebih cepat apabila tidak dihadapkan pada persoalan lahan yang hingga kini belum tuntas.

"Ini seharusnya sudah bisa lebih cepat selesai, tapi terhambat sekitar 5 kilometer karena ada klaim lahan dari pihak lain, di luar yang sudah dibebaskan Waskita," ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur, Kamis (7/8/2025).

Menurut Herman Deru, keberadaan tol Palembang–Betung sangat krusial bagi kelancaran logistik, konektivitas antarwilayah, serta pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar penyelesaian persoalan lahan segera diprioritaskan.

"Yang penting sekarang bagaimana persoalan lahan ini diselesaikan, agar tol ini bisa segera dimanfaatkan," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, menjelaskan bahwa lahan yang masih bermasalah saat ini mencakup sekitar 19,6 hektare.

Masalahnya diperumit oleh klaim ganda dari sejumlah pihak, meskipun sebagian besar lahan telah dibebaskan dan diganti rugi.

Baca Juga: Motor Raib Saat Salat Subuh, Warga Palembang Laporkan Kasus Curanmor ke Polisi

"Sudah ada 56 warga yang menerima pembayaran. Tapi kemudian muncul lagi klaim dari keluarga lain. Ini yang sekarang harus diselesaikan secara hukum. Siapapun yang menang dalam proses hukum itu, dia yang berhak atas ganti rugi," jelasnya.

Basyaruddin menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyusun dua langkah penyelesaian yang berjalan paralel.

Di satu sisi, proses konstruksi fisik tetap dilanjutkan oleh Hutama Karya, sementara di sisi lain, penyelesaian sengketa hukum akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait, mulai dari kejaksaan, kepolisian, BPN, hingga pemerintah desa.

"Jadi dua jalur ini harus berjalan bersamaan agar proyek tetap sesuai jadwal," ujarnya.

Ia optimistis jika persoalan lahan ini dapat segera dirampungkan, maka proyek tol Palembang–Betung bisa tuntas tepat waktu, yakni sebelum Lebaran tahun 2026, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Selama tidak ada hambatan tambahan, proyek ini bisa selesai sebelum Lebaran 2026. Tapi kalau berlarut-larut, bisa molor dari tenggat waktu," tutup Basyaruddin.