MPR Siapkan Pemilihan Wapres 2 Desember 2026, Tifatul Sembiring Soroti Verifikasi Ijazah

AKURAT.CO SUMSEL Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan tahapan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) dengan membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan konstitusi serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan pemeriksaan terhadap calon Wapres harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu penting untuk menghindari persoalan administrasi maupun gugatan hukum setelah proses pemilihan selesai.

Menurut Tifatul, salah satu tugas utama tim verifikasi adalah memeriksa keabsahan dokumen dan kelengkapan persyaratan calon, termasuk ijazah serta dokumen administrasi lainnya.

"Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi," kata Tifatul.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Tempat Makan Pepes Ikan di Palembang, Cocok untuk Kulineran Bersama Keluarga

Keputusan pembentukan kedua tim tersebut dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD RI.

Dalam rapat itu juga disepakati pengiriman surat kepada Presiden. Surat tersebut ditargetkan mendapat jawaban dalam waktu paling lama sekitar 14 hari.

"Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari," ujarnya, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi bertugas memastikan kelengkapan serta keabsahan persyaratan calon, sedangkan tim ad hoc bertanggung jawab menelaah ketentuan dan menyiapkan keputusan terkait Wapres terpilih.

Fraksi PKS mendapatkan masing-masing tiga kursi dalam kedua tim tersebut. Namun, penentuan nama perwakilan partai masih akan dibahas secara internal.

Tifatul menegaskan pemeriksaan dokumen harus dilakukan secara cermat, terutama menyangkut keabsahan ijazah dan persyaratan administrasi lainnya.

Ia tidak ingin persoalan dokumen yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal justru menjadi sumber polemik setelah calon terpilih.

Sementara itu, pengajuan dua nama calon Wapres menjadi kewenangan Presiden. Adapun MPR bertugas menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

MPR menargetkan pemilihan Wapres dilaksanakan melalui sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB. Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan setelah calon dinyatakan terpilih.

Tifatul berharap seluruh tahapan berjalan tertib dan mengedepankan kepastian hukum agar hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.