RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026, DPR Punya Waktu Efektif 8 Minggu

AKURAT.CO SUMSEL Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki fase penting.

Komisi III DPR RI menargetkan aturan yang telah lama menjadi perhatian publik itu dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya kini mempercepat penyelesaian pembahasan. Target tersebut, kata dia, disusun dengan memperhitungkan waktu efektif masa sidang DPR setelah dikurangi masa reses.

“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Desember 2026,” kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).

DPR Kejar Waktu Delapan Minggu

Habiburokhman menyebut Komisi III hanya memiliki sekitar delapan minggu masa sidang efektif untuk menuntaskan seluruh tahapan pembentukan RUU tersebut.

Waktu yang tersedia akan digunakan untuk menjalankan sejumlah agenda, mulai dari penyerapan aspirasi hingga pembahasan bersama pemerintah.

Tahapannya mencakup Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pengesahan tingkat pertama, hingga pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna.

Dengan jadwal tersebut, Komisi III harus menyelesaikan rangkaian pembahasan secara berurutan sebelum target pengesahan pada Desember 2026.

Sudah Gelar Puluhan RDPU

DPR menyatakan proses penyerapan aspirasi publik terkait RUU Perampasan Aset telah berjalan. Komisi III tercatat telah menggelar 35 kali RDPU dan melakukan tiga kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Selain pertemuan langsung, komisi juga menerima masukan tertulis dari berbagai kelompok masyarakat.

Habiburokhman mengatakan masyarakat yang masih ingin memberikan masukan dapat menyampaikannya dalam bentuk konsep tertulis. Menurut dia, waktu pembahasan yang tersisa semakin terbatas.

Ia menilai berbagai masukan yang telah diterima membuat pandangan masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset semakin terpetakan.

DPR Klaim Dukungan Publik Mayoritas

Habiburokhman menyebut mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar aturan disusun secara hati-hati.

Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU ini disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.