Prabowo Siap Pangkas Ratusan BUMN: Dari Seribu Jadi 200, Demi Efisiensi dan Daya Saing Global

AKURAT.CO SUMSEL Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kebijakan ini, jumlah BUMN yang semula mencapai sekitar 1.000 perusahaan akan dipangkas menjadi sekitar 200 hingga 240 entitas yang lebih efisien dan kompetitif.

Langkah tegas ini disampaikan Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dalam forum bergengsi tersebut, Prabowo berdialog langsung dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, membahas arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinannya.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, 230, atau 240 — dan menjalankannya dengan standar internasional,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Hotel Palembang Ditangkap Polisi Setelah Buron Beberapa Hari

Menurut Prabowo, reformasi besar ini bertujuan agar BUMN tidak lagi menjadi beban negara, tetapi justru menjadi penggerak utama perekonomian nasional dengan produktivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” ujarnya.

Dalam langkah yang cukup berani, Prabowo juga mengumumkan bahwa pemerintah kini membuka peluang bagi profesional asing (ekspatriat) untuk memimpin perusahaan pelat merah di Indonesia.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” katanya.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan transfer ilmu, tata kelola modern, dan daya saing global, sejalan dengan visi Prabowo menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

Selain membahas BUMN, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi bagi para pemimpin politik di Indonesia. Ia menilai masih banyak pejabat publik yang belum memahami dunia bisnis dan angka-angka ekonomi secara mendalam.

“Kadang ada keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau bisnis. Padahal, itu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa pemimpin masa depan Indonesia harus rasional, berbasis data, dan memahami logika ekonomi global agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Sekarang menjadi kewajiban bagi pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” tandasnya.