Ada Dugaan Label Diganti, DPRD Desak Audit Total Program MBG di Palembang

AKURAT.CO SUMSEL DPRD Kota Palembang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami dua siswa SMP Negeri 31 Palembang. Evaluasi dinilai perlu dilakukan demi menjamin keamanan pangan serta keselamatan peserta didik.

Anggota DPRD Palembang, Andre Adam, menilai terdapat indikasi pelanggaran serius dalam penyediaan makanan MBG. Ia menyebut temuan roti yang diduga telah melewati masa kedaluwarsa namun kembali dilabeli dengan tanggal baru sebagai hal yang patut dicurigai.

“Kalau benar tanggal kedaluwarsa ditutup dan diganti, ini bukan lagi soal kelalaian. Ada proses yang mengarah pada kesengajaan,” kata Andre, Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan penelusuran sementara, roti yang dikonsumsi siswa diketahui memiliki batas kedaluwarsa 1 Januari 2026, namun kemasan tersebut disebut ditutup dan diganti dengan label bertanggal 1 Februari 2026. Andre menegaskan, jika dugaan tersebut terbukti, pengelola MBG berpotensi dijerat sanksi pidana.

Ia mengingatkan adanya ancaman hukum sesuai Pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang mengakibatkan luka atau keracunan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Baca Juga: Diduga Keracunan Usai Konsumsi MBG, Dua Siswa SMP 31 Palembang Dilarikan ke Puskesmas

Selain persoalan roti, DPRD juga menemukan sejumlah kejanggalan lain dalam pelayanan MBG. Beberapa laporan menyebut adanya penurunan kualitas bahan makanan, mulai dari sayuran tidak segar, lauk pauk berjamur, hingga buah-buahan yang tidak layak konsumsi.

“Ini bukan persoalan sepele. Menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga harus ditangani serius,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, DPRD meminta penyelenggara MBG dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, penghentian sementara operasional dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika, memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa UMKM penyedia makanan diduga melakukan kesalahan dalam pelabelan dengan menempelkan label baru pada kemasan lama.

Menurut Nurya, berdasarkan bukti transaksi, pembelian bahan makanan tercatat dilakukan pada 29 Januari 2026 malam. Meski demikian, pihaknya tetap akan mendalami temuan tersebut secara menyeluruh.

“Operasional SPPG kami hentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium serta evaluasi dari Dinas Kesehatan dan KPPG,” katanya.

Ia memastikan, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Nurya juga menyampaikan bahwa kondisi siswa yang sempat terdampak kini telah membaik dan tidak memerlukan perawatan lanjutan.

Kasus ini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab.