Konflik Menahun Jadi Pemicu, 3.088 Pasangan di Palembang Resmi Berpisah Sepanjang 2025

Panitera Pengadilan Agama Palembang, Yuli Suryadi, mengungkapkan bahwa ribuan kasus tersebut didominasi oleh persoalan klasik rumah tangga yang gagal dicarikan jalan keluar.

"Hingga akhir tahun 2025, total ada 3.088 kasus perceraian yang masuk ke meja kami. Faktor penyebabnya sangat beragam," ujar Yuli saat memberikan keterangan kepada media di Palembang, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, keretakan rumah tangga di kota Pempek ini dipicu oleh beberapa masalah krusial. Yuli merinci bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran anggota keluarga oleh pihak suami menjadi alasan yang paling sering muncul dalam gugatan.

Baca Juga: Wujudkan Mimpi Terakhir, Rockstar Games Respons Keinginan Fan Pengidap Kanker Mainkan GTA VI Lebih Awal

Selain itu, perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama seringkali membuat pasangan merasa tidak lagi memiliki kecocokan.

"Banyak yang datang ke sini setelah memendam konflik selama bertahun-tahun. Saat perasaan sudah dianggap tidak bisa lagi disatukan, barulah mereka memutuskan untuk melayangkan gugatan," tambahnya.

Meskipun arus gugatan terus mengalir, termasuk di awal Januari 2026 ini, Yuli menegaskan bahwa pihak pengadilan tidak serta-merta mengabulkan permohonan cerai. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bersifat wajib dilakukan di awal persidangan.

Dalam tahap ini, mediator berupaya memberikan nasihat terkait dampak buruk perceraian, terutama bagi masa depan anak-anak serta pengelolaan harta bersama.

"Kami selalu mengedepankan perdamaian. Majelis hakim dan mediator akan memaparkan risiko sosial dan psikologis pasca-cerai agar pasangan tersebut bisa berpikir ulang," tegas Yuli.

Namun, ia mengakui bahwa tingkat keberhasilan mediasi cukup menantang lantaran beban psikologis yang dibawa para pihak biasanya sudah berada di titik jenuh.