Mendagri Dorong Pemda Putar Otak Cari Duit Sendiri, Tak Lagi Andalkan Transfer Pusat

AKURAT.CO SUMSEL Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera keluar dari zona nyaman ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Ia menegaskan, kepala daerah harus mengubah pola pikir dari sekadar mengelola belanja menjadi aktif menciptakan sumber pendapatan baru.

Menurut Tito, kunci utama peningkatan kemandirian fiskal daerah terletak pada kreativitas dan keberanian memaksimalkan potensi lokal. Salah satu langkah paling strategis yang bisa dilakukan adalah menyederhanakan perizinan usaha.

“Berpikirlah lebih jauh, jangan hanya mengatur pengeluaran. Daerah harus kreatif mencari pendapatan. Salah satunya dengan mempermudah perizinan agar dunia usaha tumbuh,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai kemudahan berusaha menjadi prasyarat utama masuknya investasi ke daerah. Ketika iklim usaha kondusif, aktivitas ekonomi akan bergerak dan otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Pergerakan Penumpang Angkutan Udara 2025 Fluktuatif, Puncak Terjadi Oktober

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara pemda dengan pelaku usaha. Dialog berkelanjutan bersama asosiasi pengusaha hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinilai penting untuk menggali peluang ekonomi yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Dari dialog itu, daerah bisa memahami potensi apa yang bisa dikembangkan dan kebijakan apa yang paling tepat,” katanya.

Tito mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil membangun kemandirian fiskal. Kabupaten Badung di Bali, misalnya, mampu menopang sebagian besar APBD dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran.

Sementara Timika dan Bojonegoro memperoleh pemasukan besar dari pengelolaan sumber daya alam secara optimal.

Namun di sisi lain, ia mengakui masih banyak daerah dengan PAD rendah karena sektor swasta belum berkembang. Akibatnya, roda ekonomi daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah dan transfer pusat.

“Kondisi ini membuat daerah tidak punya banyak ruang gerak. Padahal indikator keberhasilan pembangunan salah satunya adalah kemandirian fiskal,” ucapnya.

Tito menegaskan, daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat akan lebih lincah mengeksekusi program pembangunan. Ide dan inovasi bisa langsung dijalankan tanpa menunggu kucuran dana dari pusat.

“Kalau keuangannya kuat, mau bikin program apa pun lebih mudah. Tidak tergantung penuh pada pusat,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa dana transfer pusat tetap penting. Namun, ketergantungan tersebut harus dikurangi secara bertahap dengan memperkuat PAD dan mengefisienkan belanja daerah.

“Kalau pendapatan daerah dijaga tinggi dan belanjanya dikelola hemat, daerah itu pasti maju dan mandiri,” pungkasnya.