Konvoi Truk Raksasa PT MIP Tembus Jalan Umum, DPRD Lahat Ambil Langkah Tegas

AKURAT.CO SUMSEL Aksi nekat konvoi empat truk Heavy Duty (HD) milik PT Mustika Indah Permai (MIP) yang menerobos Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, kawasan Islamic Center Muara Enim, Kamis malam (13/11/2025), terus menuai sorotan tajam.

Setelah warga ramai–ramai mengecam mobilisasi alat berat yang dianggap membahayakan dan rawan merusak infrastruktur, kini DPRD Kabupaten Lahat ikut turun tangan.

Wakil Ketua DPRD Lahat, Andriansyah, menegaskan pihaknya akan segera memanggil manajemen PT MIP serta PT Putra Perkasa Abadi selaku operator tambang untuk memberikan klarifikasi. Ia menilai aksi truk raksasa tersebut bukan hanya mencurigakan, tetapi juga jelas melanggar aturan lalu lintas alat berat.

“Truk sebesar itu tidak seharusnya melintas di jalan umum tanpa izin dan pengawalan resmi. Karena perusahaan beroperasi di wilayah Lahat, kami akan memanggil PT MIP untuk mempertanggungjawabkan hal ini,” tegasnya, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga: Antrean Biosolar Tak Lagi Bikin Macet, Dirlantas Sumsel Beberkan Efek Positif Kebijakan Waktu Pengisian.

DPRD Lahat, melalui Komisi II, sudah menerima laporan awal dan bersiap melakukan pendalaman. Andriansyah memastikan tidak ada toleransi jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan masyarakat.

“Tidak menutup kemungkinan ada sanksi tegas bila terbukti melanggar dan meresahkan warga. Komisi II sudah kami minta menindaklanjuti,” ujarnya.

Aksi truk HD tersebut semakin menimbulkan kekhawatiran karena mengingatkan kembali tragedi runtuhnya Jembatan Muara Lawai, yang sempat menjadi pemberitaan nasional akibat dilintasi kendaraan bertonase tinggi.

“Kami tidak ingin kejadian itu terulang. Jangan sampai Lahat kembali dipermalukan karena perusahaan tidak taat aturan,” katanya.

Kecaman juga datang dari SIRA, melalui Direktur Eksekutifnya, Rahmat Sandi. Ia menilai tindakan PT MIP sebagai bukti bahwa pengawasan mobilisasi alat berat masih lemah dan aturan sering disepelekan.

“Jika perusahaan berani menerobos, itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan sanksi. Pemda dan DPRD harus menindak tegas,” ujarnya.

Rahmat menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi evaluasi besar agar kerusakan infrastruktur tidak kembali terjadi.

“Kalau dibiarkan, bukan hanya jalan dan jembatan yang rusak, tapi citra daerah kembali jatuh. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tutupnya.