OECD Tinjau Pembangunan Berkelanjutan di Palembang, Pemerintah Dorong Kota Jadi Percontohan Nasional

AKURAT.CO SUMSEL Kota Palembang mendapat perhatian khusus dalam pengembangan kota berkelanjutan dan terjangkau setelah dikunjungi langsung oleh perwakilan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kehadiran OECD menjadi bagian dari agenda Rapat Koordinasi dan Dialog Kebijakan Perkotaan dan Perumahan Berkelanjutan, yang digelar di Ruang Rapat Parameswara Setda Kota Palembang, Jumat (11/7/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa Palembang dinilai memiliki potensi kuat untuk menjadi kota percontohan dalam implementasi konsep kota modern dan inklusif, khususnya di sektor perumahan.

"Melalui kunjungan ini, kita berharap Palembang bisa menjadi titik awal kerja sama konkret antara pemerintah daerah dan OECD dalam membangun sistem permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya.

Fahri menyebut, dukungan OECD yang merupakan organisasi beranggotakan negara-negara maju, menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas tata ruang dan hunian perkotaan di Indonesia.

Selain Wamen PKP, pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, serta pejabat teknis dari Kementerian PUPR dan instansi daerah.

Dalam paparannya, delegasi OECD asal Jepang mengemukakan ketertarikannya pada karakteristik geografis dan historis Palembang, yang dinilai unik dan potensial untuk dijadikan studi kasus pembangunan kota berbasis inklusi sosial dan ketahanan iklim.

"OECD mencari kota-kota mitra di negara berkembang yang siap bertransformasi. Palembang termasuk kota dengan daya tarik tersendiri," ujar perwakilan OECD dalam dialog.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi untuk merumuskan langkah-langkah teknis pengembangan kota, terutama terkait pemenuhan hunian layak, infrastruktur hijau, serta pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fahri menambahkan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait siap mengawal program kerja sama ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi contoh sukses pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia.

"Kita butuh masukan dari daerah, agar kebijakan pusat benar-benar sesuai kondisi di lapangan," pungkasnya.