Impor BBM Akan Ditekan, Prabowo Fokuskan DEN Wujudkan Swasembada Energi

AKURAT.CO SUMSEL Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menyusun dan menjalankan kebijakan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, usai pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pelantikan anggota DEN menjadi momentum penting dalam penataan ulang kebijakan energi nasional dengan menempatkan sektor energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan pemerintah.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, hingga pada akhirnya mencapai swasembada energi. DEN menjadi salah satu instrumen negara untuk merumuskan arah kebijakan dan roadmap energi nasional,” ujar Bahlil.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan empat fokus utama yang harus dijalankan DEN. Pertama, menjaga kedaulatan energi nasional agar kebijakan energi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun.

Baca Juga: Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan RI–Inggris, Fokus Pengembangan SDM Unggul

Kedua, memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, cadangan BBM nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 21 hari. Pemerintah menargetkan peningkatan cadangan hingga tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan BBM di berbagai wilayah strategis.

“Ketahanan energi kita masih sekitar 21 hari. Ke depan akan ditingkatkan menjadi tiga bulan dengan pembangunan storage,” jelas Bahlil.

Arahan ketiga adalah mendorong kemandirian energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 30 juta kiloliter BBM per tahun, baik jenis solar maupun bensin.

Sementara itu, arahan keempat adalah menjadikan swasembada energi sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi nasional. Pengurangan impor BBM akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Impor BBM kita saat ini sekitar 30 juta kiloliter per tahun. Ini akan ditekan secara bertahap sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu swasembada energi,” katanya.

Bahlil menambahkan, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan roadmap kebijakan energi nasional dan kini memasuki tahap implementasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan didukung oleh kerja sama internasional serta penguatan kelembagaan di sektor energi.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) guna mempercepat realisasi kebijakan kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

“Roadmap sudah selesai dan sekarang masuk tahap implementasi. Termasuk kerja sama dengan negara lain dan penguatan organisasi. Perpres-nya sedang dalam proses,” pungkas Bahlil.