Pelindo Jamin Layanan Kapal Sesuai Prosedur, Dorong Masyarakat Aktif Awasi Lewat WBS

AKURAT.CO SUMSEL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Cabang Palembang menegaskan komitmennya dalam menjalankan layanan kapal secara transparan dan sesuai prosedur.

Seluruh aktivitas layanan di Pelabuhan Palembang, termasuk pemanduan dan penundaan kapal di perairan Sungai Musi, diklaim telah berjalan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance.

General Manager PT Pelindo Regional 2 Palembang, Nunu Husnul Khitam, menegaskan bahwa perusahaan tidak mentolerir praktik yang mencederai integritas, seperti pungutan liar (pungli) maupun tindakan korupsi.

“Seluruh layanan Pelindo di Palembang kami pastikan berjalan sesuai prosedur dan tata kelola yang baik. Kami tidak menoleransi praktik yang mencederai integritas layanan,” tegas Nunu, Sabtu (9/5/2025).

Sebagai upaya nyata mewujudkan layanan bersih dan akuntabel, Pelindo membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan layanan.

Salah satunya melalui Whistleblowing System (WBS) “Pelindo Bersih”, sebuah saluran pelaporan daring yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.

“Jika ada temuan pelanggaran, pungli atau tindakan tidak terpuji lainnya yang diduga dilakukan oleh karyawan Pelindo, terutama di Pelabuhan Palembang, masyarakat kami persilakan melaporkan melalui saluran WBS,” jelas Nunu.

Saluran pelaporan WBS tersebut dapat diakses melalui WhatsApp di nomor +62-811-933-2345 atau +62-811-9511-665, melalui email ke [email protected], serta laman resmi di https://pelindobersih.pelindo.co.id.

Selain itu, Pelindo juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Kejaksaan, Ombudsman, dan Transparency International Indonesia melalui inisiatif “Pelabuhan Bersih”.

Menanggapi isu dugaan pungli dalam layanan pemanduan dan penundaan kapal di Sungai Musi, Nunu menyatakan hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima pihaknya.

Namun ia menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran, pihaknya siap mengambil tindakan tegas dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Jika terbukti, kami tindak tegas. Kami mendukung penuh langkah hukum yang adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pelabuhan,” pungkas Nunu.