Server Pusat Data Nasional Diretas, Masyarakat Minta Menkominfo Mundur

AKURAT.CO SUMSEL Peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) yang mengakibatkan kebocoran data dari 210 instansi pemerintah memicu kritik keras terkait penunjukan pejabat yang dianggap tidak kompeten.

Pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti buruknya pengelolaan negara akibat penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahlian mereka.

"Sejauh ini, pemerintahan negara kita terbukti tidak efektif dan asal-asalan. Penunjukan pejabat biasanya didasarkan pada hubungan mereka dengan presiden daripada keahlian dan kemampuan yang relevan," kata Achmad dilansir dari Akurat.CO, Rabu (26/6/2024).

Menurut Achmad, fenomena ini menyebabkan posisi strategis diisi oleh individu-individu yang kurang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yang akhirnya memicu berbagai masalah, termasuk kebocoran data PDN.

Baca Juga: Kotak Kosong di Pilgub Sumsel, Pengamat: Itu Halusinasi dan Ambisius

"Pemilihan pejabat yang tidak memiliki kompetensi merugikan negara ini. Kebocoran data PDN adalah bencana yang tak terelakkan ketika individu yang tidak kompeten mengambil posisi strategis dalam bidang keamanan siber," ujarnya.

Achmad menyebut beberapa pejabat terkait urusan keamanan siber, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian, dan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Kritik terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi semakin menguat, dengan publik meminta agar ia mundur dari jabatannya.

Namun, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin enggan berkomentar banyak mengenai hal ini dan menekankan bahwa evaluasi terhadap seorang menteri merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya evaluasi untuk Menkominfo tanyanya ke Jokowi ya, hehe,” tutupnya. (Kurnia)